Bimbingan Teknis

Bimtek Penguatan Kapasitas Pengawasan, Perencanaan, Penganggaran, dan Penecegahan Korupsi

Eden Hotel Kuta - Bali - 24 - 25 September 2025

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel memerlukan kapasitas aparatur yang mumpuni dalam mengelola fungsi pengawasan, perencanaan, dan penganggaran, serta menerapkan sistem pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Saat ini, tantangan di pemerintahan daerah semakin kompleks, mulai dari pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, proses perencanaan dan penganggaran APBD yang tepat sasaran, penegakan pengawasan perizinan yang menjadi perhatian publik (hot issue), hingga penerapan manajemen risiko, SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender), serta pemberantasan pungutan

Selain itu, fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penerapan MCSP (Monitoring Center for Prevention) KPK, dan pengawasan pelayanan publik menjadi komponen penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas para pelaku pengadaan barang/jasa dan auditor agar dapat menjalankan fungsi dan perannya secara

Bimbingan Teknis ini diselenggarakan untuk membekali peserta dengan pemahaman yang komprehensif dan keterampilan praktis di bidang pengawasan, penganggaran, serta pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa dan auditor dalam bidang pengawasan, perencanaan, penganggaran, manajemen risiko, dan pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

Tujuan Khusus

Memahami prinsip, mekanisme, dan teknik pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menguasai proses perencanaan dan penganggaran APBD yang efektif dan akuntabel.

Mengidentifikasi dan mengimplementasikan pengawasan perizinan oleh pemerintah daerah sesuai regulasi terbaru.

Menerapkan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Memahami fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mengetahui konsep MCSP KPK dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.

Memperkuat pengawasan terhadap pelayanan publik.

Menerapkan SPIP di lingkungan pemerintah daerah.

Menerapkan PPRG di lingkungan pemerintah daerah.

Memahami fungsi Saber Pungli dalam mencegah korupsi.

Sasaran Peserta

Peserta berasal dari unsur pelaku pengadaan barang/jasa dan auditor di lingkungan pemerintah daerah, meliputi:

Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)

Pejabat Pengadaan

Auditor Inspektorat Daerah

Materi

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Proses perencanaan dan penganggaran APBD.

Pengawasan perizinan oleh Pemerintah Daerah (isu terkini).

Penerapan manajemen risiko di pemerintah daerah.

Fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

MCSP KPK dan pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan pelayanan publik.

Penerapan SPIP di lingkungan Pemda.

Penerapan PPRG di lingkungan Pemda.

Fungsi Saber Pungli dalam mencegah korupsi.

Output

Peningkatan pemahaman dan kompetensi peserta dalam pengawasan, perencanaan, penganggaran, dan pencegahan korupsi.

Terwujudnya komitmen bersama dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan

Adanya rencana tindak lanjut penguatan fungsi pengawasan dan penerapan sistem pengendalian intern di daerah.

Metode Pembelajaran

Paparan Narasumber

Diskusi Interaktif

Studi Kasus

Tanya Jawab

Narasumber adalah Fasilitator yang telah Berkompeten di Bidangnya dan merupakan para pemangku kebijakan

Jadwal Pelaksanaan

24 - 25 September 2025

Tatap Muka

Lokasi Kegiatan

Eden Hotel Kuta Bali

Jl. Kartika Plaza No.42, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361

? Bimbingan Teknis

Penguatan Kapasitas Pengawasan, Perencanaan, Penganggaran, dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

? WAKTU KEGIATAN

24 - 25 September 2025

? MATERI PELATIHAN

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Proses perencanaan dan penganggaran APBD.

Pengawasan perizinan oleh Pemerintah Daerah (isu terkini).

Penerapan manajemen risiko di pemerintah daerah.

Fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

MCSP KPK dan pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan pelayanan publik.

Penerapan SPIP di lingkungan Pemda.

Penerapan PPRG di lingkungan Pemda.

Fungsi Saber Pungli dalam mencegah korupsi.

? BIAYA

• Rp. 3.950.000,-

? Tempat Kegiatan:

Eden Hotel Kuta Bali

Jl. Kartika Plaza No.42, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361

Kontribusi, Fasilitas, dan Pendaftaran

Mulai Rp. 3.950.000,-

Fasilitas :

Materi, Modul, Peraturan Terkait
Tas Ransel Eksklusif
Sertifikat Pelatihan Nasional
Makan Siang, Coffee, Snack selama Pelatihan
Makan Pagi, Makan Malam (bagi yang menginap)
Penginapan selama kegiatan berlangsung (bagi yang menginap)
DoorPrize Menarik.

Menemui Kendala? Silahkan hubungi kami melalui nomor WhatsApp di

0821 4422 9974

Penyelenggara :

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), adalah lembaga Pendidikan dan Pelatihan, dan telah berkiprah sejak 2005, saat ini LPKN telah tersertifikasi ISO manajemen mutu ISO 90001 2015 serta ISO Pendidikan 21001 2018, tahun 2020 dan 2021 juga mendapatkan 2 rekor MURI, sebagai penyelenggaran pelatihan terbanyak se Indonesia.

LPKN telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI dan telah dipercaya oleh puluhan ribu Instansi Pemerintah serta BUMN, dan juga telah menghasilkan alumni lebih dari 3.000.000 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, berbagai materi Pelatihan termasuk Pelatihan Kompetensi dari BNSP, Kemenaker, LKPP, dan berbagai pelatihan kompetensi lainnya.

Dengan komitmen yang kuat, menjadikan LPKN sebagai Lembaga Pendidikan terpercaya dan terus berupaya menghasilkan alumni yang berkualitas dan kompeten, serta mengkedepankan kualitas pelayanan dalam setiap penyelenggaraan pelatihan.

Testimoni

Yang mereka katakan setelah mengikuti bimtek kami